TODAY NEWS

Mantan Kadisdik: Zaman Saya Tidak Ada yang Mengajukan Buku 'Trilogi Ahok'

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun angkat bicara soal anggaran penerbitan buku Trilogi Ahok sebesar Rp 30 miliar dalam APBD 2015 versi DPRD. Ia menegaskan tidak pernah ada pembahasan itu di anggaran Dinas Pendidikan selama dirinya masih menjabat.

"Setelah berkoordinasi semalam dengan Bapak Kadisdik, pada zaman saya dulu nggak ada yang mengajukan itu," ujar Lasro di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

"Semalam saya dan beliau saling konfirmasi bagaimana dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk pembahasan. Di DPA yang diajukan juga tidak ada," lanjutnya.

Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemprov DKI ini akan mengirim surat ke seluruh jajaran yang terlibat untuk dilakukan evaluasi baik soal pembelian UPS, buku 'Trilogi Ahok' maupun lainnya.

"Nanti saya mau tanda tangani surat tugas hari ini kepada masing-masing kepada suku dinasnya dan lain-lainnya yang berhubungan. Saya sudah 10 bulan berapa hari di sana, menurut saya apa yang kita kembalikan Rp 3,4 triliun itu bukan hal yang kecil tapi kok ada yang seperti ini," kata Lasro.

Sebagaimana diketahui, dalam APBD 2015 versi DPRD ada rencana publikasi buku Trilogi Ahok berjudul 'Ahok: Nekad Demi Rakyat', 'Ahok: Dan Belitung Menuju Istana' dan 'Ahok: Tionghoa Keturunanku Indonesia Negaraku'. Masing-masing buku dianggarkan Rp 10 miliar. Ahok juga mengecam munculnya anggaran ganjil itu. "Ngapain bikin buku trilogi, itu namanya fitnah banget," komentar Ahok.

OPINI :
Menurut saya sebaiknya , sebelumkita melakukan suatu tindakan yang di dalam suatu tindakan itu ada unsur masyarakat / warga , sebaiknya kita berkordinasi atau berkomunikasi terlebih dahulu .Kalau tidak , kita harus mempersiapkannya dengan matang dan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi SALAH PAHAM dan tidak terjadi Miss Komunikasi. Jika ada Salah Paham kan Masyarakat luas juga bisa ikut terlibat ,atau bisa juga banyak petinggi negara yang ikut menggomentari tentang perihal ini. Sehingga tindakan yang semula dikira kira berjalan baik , bisa berubah menjadi ricuh akibat Salah Paham . Dan menyebar luas di kalangan Masyarakat.
Sekian opini dari saya Terimakasih
Sumber

Read More

TODAY NEWS

Tragedi AirAsia momentum benahi Kemenhub

Sabtu, 10 Januari 2015 23:34 WIB | 4.847 Views

Pewarta: Indra Setiawan

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Kini saatnya mereka berbenah karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan"

Surabaya (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menilai musibah jatuhnya AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah, pada 28 Desember 2014 adalah momentum untuk membenahi Kementerian Perhubungan.

"Kini saatnya mereka berbenah karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan," kata Joko Widodo di PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu.

Namun pembenahan itu idealnya tidak hanya dilakukan di Kementerian Perhubungan, apalagi ada hal yang ikut mendukung kinerja Kementerian Perhubungan.

"Lihat saja Angkasa Pura-nya ada, AirNav juga ada, dan lainnya. Untuk itu harus dilakukan pembenahan total," kata Jokowi.

Menurut Jokowi pembenahan harus diterapkan pada semua kementerian. "Soalnya kondisi buruk terjadi hampir di semua kementerian," kata dia.

Jokowi menunjuk pembekuan sementara sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia yang disusul oleh kian ramainya pemberitaan media massa mengenai dugaan permainan ijin penerbangan.

"Pada saat yang sama juga terjadi peristiwa hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah," kata dia.

Namun Jokowi menegaskan pembenahan tidak merugikan maskapai penerbangan yang melayani masyarakat di Tanah Air, kendati pembenahan memang wajib diwujudkan.

"Dengan demikian, pada masa mendatang bisa merasakan manfaat dari layanan penerbangan secara baik, nyaman, dan aman. Begitu halnya dengan layanan di transportasi umum lain seperti kereta api dan kapal laut," kata Presiden.

Menyusul musibah AirAsia QZ8501 Menteri Perhubungan Ignatius Djonan merombak besar-besaran kementeriannya.

"Seperti di Kementerian Perhubungan tampak sejumlah pejabat dimutasi dan ada pula yang di bebastugaskan," kata Jokowi.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/473337/tragedi-airasia-momentum-benahi-kemenhub

Opini / Pendapat :

Menurut saya memang benar,karena jika Kemenhub tidak di benahi nanti bisa terjadi tragedi seperti ini .
Dan juga bisa membuat Negeri kita menjadi aman dan tentram
  Hal positifnya . kita dapat berpergian dengan tentang dan nyaman karena sudah ada yang mengatur sarana prasarana untuk berpergian jauh dengan menggunakan kendaraan umun .
Sekian Opini / pendapat dari saya Terimakasih :D

Read More